PALU, MONITORNASIONAL– Serikat Pegawai Bank Sulteng menyatakan sikap tegas menolak rencana pengalihan payroll Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) kepada bank lain, Selasa (8/9).
Serikat Pegawai Bank Sulteng memandang bahwa pengelolaan payroll ASN tidak semata-mata merupakan aktivitas layanan perbankan biasa, melainkan memiliki posisi yang sangat strategis dalam membangun dan memperkuat ekosistem perekonomian daerah.
Sekretaris Serikat Pekerja Pegawai Bank Sulteng Mohammad Prananda mengatakan, keberadaan payroll ASN pada BPD selama ini memiliki keterkaitan erat dengan penguatan kapasitas bank daerah dalam menjalankan fungsi intermediasi, mendukung pembiayaan pembangunan daerah, memperluas akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Payroll ASN Memiliki Nilai Strategis Bagi BPD Menurut Serikat Pegawai Bank Sulteng, kebijakan terkait payroll ASN perlu dilihat secara lebih komprehensif dan tidak hanya berdasarkan aspek kemudahan layanan atau pertimbangan bisnis jangka pendek.
BPD merupakan lembaga keuangan yang kepemilikannya dimiliki oleh pemerintah daerah dan memiliki mandat strategis untuk menjadi bagian utama dari pembangunan ekonomi daerah. Dengan demikian, keberadaan payroll ASN pada BPD merupakan salah satu instrumen vital yang dapat memperkuat ekosistem keuangan daerah serta meningkatkan kemampuan BPD dalam memberikan kontribusi nyata kepada pemerintah daerah dan masyarakat.
Pengalihan payroll ASN kepada bank lain berpotensi memberikan dampak negatif terhadap keberlangsungan usaha BPD, kapasitas intermediasi, pengembangan bisnis, serta pada akhirnya dapat berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan tenaga kerja di lingkungan BPD. Serikat Pegawai Mendorong Dialog dan Sinergi Atas dasar tersebut, Serikat Pekerja Bank Sulteng mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama- sama menyuarakan pentingnya mempertahankan dan memperkuat peran BPD dalam pengelolaan payroll ASN. Serikat Pekerja Bank Sulteng mendorong adanya dialog konstruktif yang melibatkan manajemen Bank Sulteng, Serikat Pegawai, Pemegang Saham, Kepala Daerah selaku Pemegang Saham, Asosiasi BPD, serta seluruh pemangku kepentingan BPD di Indonesia.
Setiap kebijakan terkait pengelolaan payroll ASN diharapkan mempertimbangkan beberapa aspek penting, yaitu:
Keberlangsungan & Penguatan BPD: Menjaga eksistensi dan daya saing BPD sebagai bank milik daerah.
Pembangunan Perekonomian Daerah: Memastikan dana daerah tetap berputar untuk kesejahteraan masyarakat lokal.
Perlindungan Tenaga Kerja: Mengantisipasi dampak kebijakan terhadap keberlangsungan usaha dan stabilitas tenaga kerja BPD.
Penguatan Sinergi Strategis: Mempererat kolaborasi antara pemerintah daerah, ASN, dan BPD.
Prinsip Persaingan Usaha yang Sehat: Menjamin kesempatan yang adil dan proporsional bagi BPD.
BPD Harus Tetap Menjadi Mitra Strategis Pemerintah Daerah Serikat Pegawai Bank Sulteng percaya bahwa BPD harus tetap ditempatkan sebagai mitra strategis pemerintah daerah, bukan sekadar sebagai lembaga tempat transaksi payroll.
BPD memiliki peran yang lebih luas sebagai salah satu motor penggerak perekonomian daerah melalui fungsi intermediasi, pembiayaan sektor produktif, dukungan terhadap UMKM, serta sinergi dengan berbagai program pembangunan pemerintah daerah. Oleh karena itu, penguatan BPD merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya memperkuat kemandirian dan ketahanan ekonomi daerah.
Serikat Pegawai Bank Sulteng juga mengajak seluruh elemen BPD di Indonesia untuk bersatu menyampaikan aspirasi secara konstitusional, mengedepankan komunikasi dan dialog, serta membangun sinergi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.
Kami berharap setiap kebijakan yang berkaitan dengan payroll ASN dapat dirumuskan secara objektif, transparan, adil, serta tetap memperhatikan kepentingan pembangunan daerah dan keberlangsungan BPD sebagai bank milik daerah.
Demikian pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk sikap dan aspirasi Serikat Pekerja Bank Sulteng dalam rangka menjaga keberlangsungan dan penguatan peran strategis BPD bagi pembangunan perekonomian daerah.*
