Jakarta, MonitorNasional – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertemu dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di kantor Kejaksaan Agung pada hari ini, Rabu (14/01/2026).
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan pertemuan itu sebagai langkah koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung berkaitan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dia mengatakan realisasi PNBP dari Kejaksaan Agung ke kas negara cukup signifikan pada 2025.
Maka, Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung melakukan koordinasi mengenai potensi PNBP pada tahun ini.
Tahun kemarin PNBP dari Kejaksaan cukup signifikan, berapa puluh triliun. Nah sekarang, potensi yang ada di kita seperti apa. Hanya koordinasi sebatas itu saja,” ujar Anang kepada awak media, Rabu (14/1/2026), dikutip BT.
Bila potensi PNBP tersebut bisa direalisasikan pada tahun ini, maka otomatis akan dilakukan penagihan dan disetor ke kas negara melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Sekadar catatan, Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) melaporkan capaian PNBP bidang tindak pidana khusus sepanjang mencapai Rp19,12 triliun pada 2025.
Di sisi lain, Anang membantah bahwa pertemuan itu membahas mengenai perkara di Kementerian Keuangan yang ditangani Kejaksaan Agung. Sekadar catatan, setidaknya terdapat dua perkara dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Keuangan yang tengah dalam penyidikan. Pertama, penyidikan dugaan tindak pidana korupsi ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) periode 2022. Penyidikan perkara ini terungkap usai jaksa menggeledah kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai pada akhir bulan lalu. Anang mengatakan penyidik Kejagung melakukan penggeledahan terhadap beberapa ruangan di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
Kedua, penyidikan dugaan tindak pidana korupsi memperkecil kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan atau wajib pajak periode 2016-2020 oleh Direktorat Pajak Kementerian Keuangan. Sejak Oktober 2025, jaksa memang tengah menggencarkan penyidikan perkara ini.
