Jakarta, MonitorNasional – KPK menyebut duit ‘jatah preman’ itu diberikan secara bertahap ke Abdul Wahid. Berikut rinciannya:
Pada setoran pertama, menurut KPK, Sekretaris Dinas PUPR Riau Ferry Yunanda sebagai pengepul uang dari Kepala UPT mengumpulkan total Rp 1,6 miliar. Kadis PUPR Arief Setiawan sebagai representasi Abdul Wahid kemudian diduga memerintahkan Ferry mengalirkan dana Rp 1 miliar kepada Abdul Wahid melalui Dani M Nursalam selaku TA. Setelah itu, Ferry diduga memberikan sisa Rp 600 juta ke kerabat Arief.
KPK menyebut Ferry kembali mengepul uang dari para kepala UPT hingga mencapai Rp 1,2 miliar. Atas perintah Arief, uang tersebut di antaranya didistribusikan untuk driver M Arief sebesar Rp 300 juta, proposal kegiatan perangkat daerah Rp 375 juta, dan disimpan oleh Ferry senilai Rp 300 juta.
Penerimaan ketiga, Kepala UPT III mengumpulkan uang Rp 1,25 miliar dan diduga dialirkan untuk Abdul Wahid melalui Arief senilai Rp 450 juta. Berikutnya, KPK menduga uang Rp 800 juta mengalir langsung kepada Abdul Wahid.
“Sehingga total penyerahan pada Juni-November 2025 mencapai Rp 4,05 miliar dari kesepakatan awal sebesar Rp 7 miliar,” ucap Tanak.
“Jatah Preman’ Akan Dipakai di Luar Negeri
KPK menduga duit itu akan dipakai Abdul Wahid untuk keperluan pribadinya. Salah satunya ialah keperluan saat lawatan ke luar negeri.
“Nah, untuk kegiatannya apa saja, ini macam-macam kegiatannya. Jadi, untuk keperluan yang bersangkutan. Makanya dikumpulinnya di Tenaga Ahlinya,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di KPK.
Abdul Wahid disebut akan pergi ke Inggris, Brasil, dan Malaysia. Meski demikian, Asep tak menguraikan detail apa saja agenda politikus PKB Riau tersebut di negara-negara itu.
“Ada beberapa ini keperluan ke luar negeri, ke Inggris, ini mengapa ada uang pound sterling karena salah satu kegiatannya itu adalah pergi atau lawatan ke luar negeri, ke Inggris, ada juga ke Brasil. Yang terakhir itu mau ke Malaysia,” ujarnya.
Dalam Penyidikan KPK juga mengungkap bawahan Wahid yang merupakan kepala unit pelaksana teknis (UPT) disebut sampai meminjam uang untuk memenuhi setoran ‘jatah preman’. Dia mengatakan ada juga pejabat yang menggadaikan sertifikat ke bank.
“Jadi informasi yang kami terima dari kepala UPT bahwa mereka uangnya itu pinjam. Ada yang pakai uang sendiri, pinjam ke bank, dan lain-lain,” kata Asep.
“Ini keterangan dari kepala UPT, ada yang pinjem, ada yang gadaiin sertifikat ke bank, seperti itu,” sambungnya.
Asep mengatakan hal tersebut memprihatinkan. Apalagi, kata Asep, Abdul Wahid sempat menyatakan anggaran untuk Provinsi Riau mengalami defisit.
“Seharusnya, dengan tidak adanya uang, jangan dong minta, gitu loh, jangan membebani pegawainya, jangan membebani bawahannya. Tapi kan ini ironi. Di saat defisit anggaran belanjanya, istilahnya terganggu, sementara malah meminta sejumlah uang,” ucapnya.**
Tim)*
