Palu, Monas.Com-Terkait konflik Agraria dilngkar PT Agro Nusa Abadi (ANA) yang tak pernah usai. Membuat warga geram dan manaruh pertanyaan besar kepada para pejabat pemimpin negeri ini, karna sampai saat ini solusi nyata dari Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi tak kunjung tiba.
Bupati Morowali Utara maupun pemerintah Sulawesi Tengah dianggap bungkam, karena belum memberikan keterangan soal tindak lanjut hasil pertemuan itu, warga masyarakat berharap ada kejelasan pasti dari pemerintah saat diperhadapkan dengan situasi konflik agraria di salah satu anak cabang perusahaan perkebunan sawit Astra Agro Lestari yang kasusnya sudah cukup lama bergulir.
Diketahui, pertemuan yang dimediasi oleh Pemerintah Provinsi, Satgas PKA dan Pemkab Morowali Utara telah dilakukan pada 21 Juli 2025 kemarin.
Dalam pertemuan itu, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara diberikan tanggungjawab untuk melakukan gerakan cepat (Gercep) dalam melakukan verifikasi dan validasi data subjek dan objek, serta penataan ulang kepemilikan lahan dan selanjutnya penyerahan lahan masyarakat.
Asisten 1 Sekretariat Daerah Morowali Utara, Krispen H Masu saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa, progres penyelesaian konflik agraria dilingkar PT ANA sedang berjalan. Saat ini, kata Asisten I sedang dalam proses pencocokan data, dokumen kepemilkan lahan.
” Data sedang dicocokkan dari tim verifikasi dan validasi di tingkat desa,” jawab Krispen saat dikonfirmasi Rabu (17/9/2025).
Namun disisi lain, warga lingkar sawit mendesak Pemprov dan Pemkab agar secepatnya menyelesaikan konflik agraria ini. Karna data hasil verifikasi dan validasi lahan warga sudah ada semenjak era ke-pemimpinan Gubernur Rusdi Mastura.
” Datanya kan sudah ada. Tinggal eksekusi dari Pemerintah,” tegas Aliansi Masyarakat Peduli Morowali Utara.
” Di konflik agraria yang lain Gubernur sangat tegas, bahkan ada perusahaan yang ditindaki dikenakan sanksi Penghentian aktivitas, Namun di konflik PT ANA ini, hingga saat ini belum terlihat gerakan dan ketegasan dari Gubernur, ada apa ?,” papar Ambo Endre, Koordinator Aliansi Kamis (18/9/25).
Hal yang sama juga diperlihatkan oleh Bupati Morowali Utara, padahal sebagai pemimpin diwilayahnya, harus memastikan masyarakatnya mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum. Ungkapnya.**
Sam)*
